🇮🇩 Fiskal Indonesia
PDB Pemerintah TA 2025 Rp 23.821,1 triliun
Total Utang Pemerintah
Rp 0

âš ī¸ Catatan Transparansi Data

Dashboard ini menggunakan data dari sumber resmi:

✅ Data yang tersedia:
  • 98 Kementerian/Lembaga — pagu RAPBN 2026 & outlook 2025 (Nota Keuangan RAPBN 2026, Buku II)
  • 27 laporan keuangan BUMN Public Listed dan Non Public Listed | Tahun 2024 dan 2025 | Sumber: Laporan Tahunan Resmi & IDX
  • 653 entitas pengadaan dari SIRUP LKPP
  • 1.800+ indikator fiskal dari BPS, World Bank, Kemenkeu, DJPPR
  • 11 fungsi belanja pemerintah dari LKPP 2024
âš ī¸ Keterbatasan:
  • Pengadaan rahasia (pertahanan, intelijen) tidak tercatat di SIRUP
  • Data APBD hanya 16/38 provinsi (Sumatera & Jawa) — server DJPK bermasalah untuk wilayah timur
  • Realisasi belanja K/L hanya tersedia untuk 9 K/L terbesar dari LKPP 2024
  • Utang real-time adalah estimasi berdasarkan laju pertumbuhan terakhir

Data terakhir diperbarui: Maret 2026. Kami terus berupaya melengkapi data yang kurang.

📊 APBN 2018–2026

Pendapatan, belanja, dan defisit anggaran tahunan

Sumber: APBN Kemenkeu 2018–2026. Angka dalam Triliun Rupiah.
📎 Sumber: Kemenkeu RI — Nota Keuangan & APBN 2018–2026, APBN Kita Jan 2026 (Realisasi Sementara 2025)

📈 Riwayat & Jatuh Tempo Utang

Pertumbuhan utang dan jadwal pembayaran pokok

📎 Sumber: DJPPR Kemenkeu — Statistik Utang, Profil Jatuh Tempo SBN 2024–2041

đŸĨ§ Komposisi Utang

Proporsi SBN dan pinjaman dalam total utang

📎 Sumber: DJPPR Kemenkeu — Statistik Utang Q2 2025

💰 Penerimaan Pajak

Rincian komponen pajak dan kontribusi masing-masing

📎 Sumber: Kemenkeu RI — APBN 2026 & Realisasi Sementara 2025

đŸ›Ąī¸ Subsidi & Bantuan Sosial

Alokasi subsidi dan perbandingannya dengan bunga utang

âš ī¸ Bunga Utang vs Total Subsidi
Berapa yang negara bayar untuk utang vs rakyat?
Bunga utang 1,88× lebih besar dari total subsidi untuk rakyat! Sumber: Perpres 118/2025
📎 Sumber: Kemenkeu RI — Perpres 118/2025, APBN 2026

🏭 Kinerja BUMN

27 laporan keuangan BUMN Public Listed dan Non Public Listed | Tahun 2024 dan 2025 | Sumber: Laporan Tahunan Resmi & IDX

BUMN Tidak Tercatat (PLN, Pertamina, dll) BUMN Tercatat (IDX)
📎 Sumber: Kementerian BUMN — Laporan Tahunan FY2024–2025 | IDX Financial Filings (17 BUMN tercatat) | Laporan Tahunan: PLN 2024, Pertamina 2024, Pupuk Indonesia 2024, Pelindo 2024, MIND ID 2024 â„šī¸ Data mencakup 22+ BUMN untuk FY2024. Gunakan dropdown tahun untuk melihat data 2024–2025.

đŸ›ī¸ Ringkasan APBD Nasional

Agregat anggaran pemerintah daerah seluruh Indonesia

📎 Sumber: DJPK Kemenkeu — Portal Data APBD 2026 âš ī¸ Hanya 16/38 provinsi (Sumatera & Jawa). Data provinsi timur Indonesia tidak tersedia karena kendala teknis server DJPK.

đŸĸ Anggaran Kementerian/Lembaga

Top 15 K/L berdasarkan pagu anggaran

📎 Data dari Nota Keuangan RAPBN 2026 (Buku II)
📎 Sumber: Kemenkeu RI — Nota Keuangan Beserta RAPBN TA 2026 (Buku II), LKPP 2024 (Realisasi), SIRUP LKPP (Data Pengadaan) âš ī¸ Data mencakup 98 K/L termasuk kabinet baru 2026. Realisasi hanya tersedia untuk 9 K/L terbesar. Belanja pengadaan rahasia (pertahanan, intelijen) tidak tercatat di SIRUP.

🌐 Indikator Makroekonomi

Pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indikator kunci lainnya

📎 Sumber: World Bank, BPS Indonesia — Data 2015–2026

🛒 Pengadaan Pemerintah (SIRUP)

Top 15 Kementerian berdasarkan nilai pagu pengadaan

📎 Sumber: SIRUP LKPP — sirup.inaproc.id âš ī¸ Pengadaan rahasia (pertahanan, intelijen) tidak tercatat di SIRUP

đŸ›ī¸ Belanja per Fungsi Pemerintahan

Realisasi belanja berdasarkan 11 fungsi pemerintahan

📎 Sumber: LKPP 2024 — Kementerian Keuangan RI

🔍 Bantu Lengkapi Data Ini

Data fiskal Indonesia masih tersebar dan sulit diakses. Berikut celah data yang kami identifikasi dan bagaimana Anda bisa membantu.

🆕 Baru Ditambahkan (Maret 2026)

đŸĸ
98 K/L — Nota Keuangan RAPBN 2026

Data pagu anggaran lengkap dari Nota Keuangan RAPBN TA 2026 (Buku II), termasuk kabinet baru: Kemen PU, Kemendikdasmen, Kemendiktisaintek

🏭
27 BUMN, 4 Tahun (2022–2025)

Data keuangan multi-tahun dari IDX (17 BUMN tercatat) dan laporan tahunan resmi: PLN, Pertamina, Pupuk Indonesia, Pelindo, MIND ID

✅

98 K/L — Pagu RAPBN 2026

Data pagu anggaran lengkap dari Nota Keuangan RAPBN TA 2026 (Buku II) kini tersedia. Mencakup semua 98 kementerian/lembaga termasuk kabinet baru 2026.

✅

Kinerja BUMN Multi-Tahun (2022–2025)

Data keuangan 27 BUMN untuk 4 tahun fiskal (2022–2025) kini tersedia. Termasuk 5 BUMN besar tidak tercatat: PLN, Pertamina, Pupuk Indonesia, Pelindo, MIND ID.

Sumber: IDX Financial Filings, Laporan Tahunan PLN, Pertamina, Pupuk Indonesia, Pelindo, MIND ID 2024
🔴

Realisasi Belanja 98 K/L

Hanya 9 dari 98 kementerian/lembaga yang data realisasi belanjanya tersedia secara publik. Sisanya terkunci di sistem SPAN Kemenkeu.

Dibutuhkan: Data realisasi belanja per K/L dari LKPP (Laporan Keuangan Pemerintah Pusat) atau I-Account DJPb.
Sumber potensial: LKPP DJPb, SPAN Kemenkeu, Permintaan data via PPID Kemenkeu
🔴

Pengadaan Rahasia

Belanja pertahanan, intelijen, dan pengadaan rahasia lainnya tidak tercatat di SIRUP/LPSE. Tidak ada mekanisme publik untuk memverifikasi angka-angka ini.

Dibutuhkan: Kebijakan transparansi yang mewajibkan pelaporan agregat belanja rahasia tanpa mengungkapkan detail operasional.
Referensi: UU 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik — pengecualian untuk informasi pertahanan/keamanan
🟡

APBD 22 Provinsi

Portal DJPK hanya menyajikan data untuk 16 provinsi (Sumatera & Jawa). Data untuk Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua mengembalikan error server.

Dibutuhkan: Akses data APBD provinsi wilayah timur Indonesia, atau sumber alternatif.
Sumber potensial: DJPK Portal (saat server diperbaiki), BPK RI, BPKP, atau langsung dari Pemda
🟡

Inflasi & Indikator BPS

Beberapa indikator BPS (Gini, ekspor/impor bulanan) tidak tersedia via API publik. Data saat ini menggunakan World Bank sebagai pengganti sementara.

Dibutuhkan: Akses ke data BPS yang lebih lengkap — rasio Gini nasional, neraca perdagangan bulanan, detail kemiskinan per provinsi.
Sumber potensial: bps.go.id (website, bukan API), BPS Web API, Permintaan data via Pelayanan Statistik Terpadu BPS
đŸ”ĩ

Data yang Belum Ada

Beberapa dimensi fiskal yang penting belum kami sajikan:

  • Yield curve obligasi pemerintah (SBN)
  • Realisasi pajak bulanan per jenis
  • Suku bunga acuan BI (BI Rate) historis
  • Cadangan devisa bulanan
  • Perbandingan APBD antar provinsi
  • Belanja infrastruktur per sektor
  • Penyerapan anggaran real-time
Jika Anda memiliki akses ke data di atas atau sumber data fiskal lainnya, kami sangat mengapresiasi kontribusi Anda.

💡 Cara Berkontribusi

📊
Kirim Data

Punya dataset fiskal yang belum kami miliki? Kirim dalam format CSV/Excel/JSON ke ai@aignited.id

🐛
Laporkan Kesalahan

Temukan angka yang salah atau sumber yang keliru? Beri tahu kami agar bisa segera diperbaiki.

🔗
Beri Tahu Sumber Baru

Ketahui API, portal, atau publikasi pemerintah yang berisi data fiskal? Kami ingin tahu.