⚠️ Catatan Transparansi Data
Dashboard ini menggunakan data dari sumber resmi pemerintah Indonesia. Namun, terdapat keterbatasan yang perlu diketahui:
- Pengadaan rahasia — Belanja pertahanan, intelijen, dan pengadaan rahasia lainnya tidak tercatat dalam sistem SIRUP/LPSE. Angka belanja K/L yang ditampilkan tidak mencakup seluruh pengeluaran pemerintah.
- Data APBD tidak lengkap — Hanya 16 dari 38 provinsi yang datanya tersedia di portal DJPK. Data provinsi wilayah timur Indonesia (Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua) belum dapat diakses karena kendala teknis server DJPK.
- Realisasi K/L parsial — Data realisasi belanja per kementerian/lembaga hanya tersedia untuk 9 K/L terbesar (dari LKPP 2024). Realisasi lengkap 83 K/L belum dipublikasikan secara terbuka.
- BUMN satu tahun — Data kinerja BUMN hanya tersedia untuk FY2023. Data multi-tahun memerlukan ekstraksi dari laporan tahunan masing-masing BUMN.
- Utang real-time adalah estimasi — Angka utang yang berdetak dihitung berdasarkan laju pertumbuhan terakhir yang diketahui. Angka aktual dapat berbeda.
Data terakhir diperbarui: Maret 2026. Kami terus berupaya melengkapi data yang kurang.
📊 APBN 2018–2026
Pendapatan, belanja, dan defisit anggaran tahunan
📈 Riwayat & Jatuh Tempo Utang
Pertumbuhan utang dan jadwal pembayaran pokok
🥧 Komposisi Utang
Proporsi SBN dan pinjaman dalam total utang
💰 Penerimaan Pajak
Rincian komponen pajak dan kontribusi masing-masing
🛡️ Subsidi & Bantuan Sosial
Alokasi subsidi dan perbandingannya dengan bunga utang
🏭 Kinerja BUMN
Pendapatan dan laba bersih perusahaan negara
🏛️ Ringkasan APBD Nasional
Agregat anggaran pemerintah daerah seluruh Indonesia
🏢 Anggaran Kementerian/Lembaga
Top 15 K/L berdasarkan pagu anggaran
🌐 Indikator Makroekonomi
Pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indikator kunci lainnya
🔍 Bantu Lengkapi Data Ini
Data fiskal Indonesia masih tersebar dan sulit diakses. Berikut celah data yang kami identifikasi dan bagaimana Anda bisa membantu.
Realisasi Belanja 83 K/L
Hanya 9 dari 83 kementerian/lembaga yang data realisasi belanjanya tersedia secara publik. Sisanya terkunci di sistem SPAN Kemenkeu.
Pengadaan Rahasia
Belanja pertahanan, intelijen, dan pengadaan rahasia lainnya tidak tercatat di SIRUP/LPSE. Tidak ada mekanisme publik untuk memverifikasi angka-angka ini.
APBD 22 Provinsi
Portal DJPK hanya menyajikan data untuk 16 provinsi (Sumatera & Jawa). Data untuk Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua mengembalikan error server.
Kinerja BUMN Multi-Tahun
Hanya data FY2023 untuk 20 BUMN utama. Tren kinerja memerlukan data 5+ tahun, yang tersebar di laporan tahunan masing-masing perusahaan.
Inflasi & Indikator BPS
Beberapa indikator BPS (Gini, ekspor/impor bulanan) tidak tersedia via API publik. Data saat ini menggunakan World Bank sebagai pengganti sementara.
Data yang Belum Ada
Beberapa dimensi fiskal yang penting belum kami sajikan:
- Yield curve obligasi pemerintah (SBN)
- Realisasi pajak bulanan per jenis
- Suku bunga acuan BI (BI Rate) historis
- Cadangan devisa bulanan
- Perbandingan APBD antar provinsi
- Belanja infrastruktur per sektor
- Penyerapan anggaran real-time
💡 Cara Berkontribusi
Punya dataset fiskal yang belum kami miliki? Kirim dalam format CSV/Excel/JSON ke ai@aignited.id
Temukan angka yang salah atau sumber yang keliru? Beri tahu kami agar bisa segera diperbaiki.
Ketahui API, portal, atau publikasi pemerintah yang berisi data fiskal? Kami ingin tahu.