🇮🇩 Utang Negara Indonesia — Real-Time
Total Utang Pemerintah
Rp 0

⚠ī¸ Catatan Transparansi Data

Dashboard ini menggunakan data dari sumber resmi:

✅ Data yang tersedia:
  • 98 Kementerian/Lembaga — pagu RAPBN 2026 & outlook 2025 (Nota Keuangan RAPBN 2026, Buku II)
  • 27 BUMN — laporan keuangan 2022–2025 dari laporan tahunan resmi & IDX
    • 17 BUMN tercatat dari data IDX (BRI, Mandiri, Telkom, dll)
    • 5 BUMN tidak tercatat dari laporan tahunan: PLN, Pertamina, Pupuk Indonesia, Pelindo, MIND ID
  • 653 entitas pengadaan dari SIRUP LKPP
  • 1.800+ indikator fiskal dari BPS, World Bank, Kemenkeu, DJPPR
  • 11 fungsi belanja pemerintah dari LKPP 2024
⚠ī¸ Keterbatasan:
  • Pengadaan rahasia (pertahanan, intelijen) tidak tercatat di SIRUP
  • Data APBD hanya 16/38 provinsi (Sumatera & Jawa) — server DJPK bermasalah untuk wilayah timur
  • Realisasi belanja K/L hanya tersedia untuk 9 K/L terbesar dari LKPP 2024
  • 2 BUMN tidak tercatat belum tersedia: PT Hutama Karya, PT INKA
  • Utang real-time adalah estimasi berdasarkan laju pertumbuhan terakhir

Data terakhir diperbarui: Maret 2026. Kami terus berupaya melengkapi data yang kurang.

📊 APBN 2018–2026

Pendapatan, belanja, dan defisit anggaran tahunan

Sumber: APBN Kemenkeu 2018–2026. Angka dalam Triliun Rupiah.
📎 Sumber: Kemenkeu RI — Nota Keuangan & APBN 2018–2026, APBN Kita Jan 2026 (Realisasi Sementara 2025)

📈 Riwayat & Jatuh Tempo Utang

Pertumbuhan utang dan jadwal pembayaran pokok
📎 Sumber: DJPPR Kemenkeu — Statistik Utang, Profil Jatuh Tempo SBN 2024–2041

đŸĨ§ Komposisi Utang

Proporsi SBN dan pinjaman dalam total utang
📎 Sumber: DJPPR Kemenkeu — Statistik Utang Q2 2025

💰 Penerimaan Pajak

Rincian komponen pajak dan kontribusi masing-masing
📎 Sumber: Kemenkeu RI — APBN 2026 & Realisasi Sementara 2025

🛡ī¸ Subsidi & Bantuan Sosial

Alokasi subsidi dan perbandingannya dengan bunga utang

⚠ī¸ Bunga Utang vs Total Subsidi
Berapa yang negara bayar untuk utang vs rakyat?
Bunga utang 2,1× lebih besar dari total subsidi untuk rakyat!
📎 Sumber: Kemenkeu RI — Perpres 118/2025, APBN 2026

🏭 Kinerja BUMN

Pendapatan dan laba bersih perusahaan negara

BUMN Tidak Tercatat (PLN, Pertamina, dll) BUMN Tercatat (IDX)
📎 Sumber: Kementerian BUMN — Laporan Tahunan FY2022–2025 | IDX Financial Filings (17 BUMN tercatat) | Laporan Tahunan: PLN 2024, Pertamina 2024, Pupuk Indonesia 2024, Pelindo 2024, MIND ID 2024 ℹī¸ Data mencakup 22+ BUMN untuk FY2024. Gunakan dropdown tahun untuk melihat data 2022–2025.

🏛ī¸ Ringkasan APBD Nasional

Agregat anggaran pemerintah daerah seluruh Indonesia
📎 Sumber: DJPK Kemenkeu — Portal Data APBD 2026 ⚠ī¸ Hanya 16/38 provinsi (Sumatera & Jawa). Data provinsi timur Indonesia tidak tersedia karena kendala teknis server DJPK.

đŸĸ Anggaran Kementerian/Lembaga

Top 15 K/L berdasarkan pagu anggaran

📎 Data dari Nota Keuangan RAPBN 2026 (Buku II)
📎 Sumber: Kemenkeu RI — Nota Keuangan Beserta RAPBN TA 2026 (Buku II), LKPP 2024 (Realisasi), SIRUP LKPP (Data Pengadaan) ⚠ī¸ Data mencakup 98 K/L termasuk kabinet baru 2026. Realisasi hanya tersedia untuk 9 K/L terbesar. Belanja pengadaan rahasia (pertahanan, intelijen) tidak tercatat di SIRUP.

🌐 Indikator Makroekonomi

Pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indikator kunci lainnya
📎 Sumber: World Bank, BPS Indonesia — Data 2015–2026

🛒 Pengadaan Pemerintah (SIRUP)

Top 15 Kementerian berdasarkan nilai pagu pengadaan
📎 Sumber: SIRUP LKPP — sirup.inaproc.id ⚠ī¸ Pengadaan rahasia (pertahanan, intelijen) tidak tercatat di SIRUP

🏛ī¸ Belanja per Fungsi Pemerintahan

Realisasi belanja berdasarkan 11 fungsi pemerintahan
📎 Sumber: LKPP 2024 — Kementerian Keuangan RI

🔍 Bantu Lengkapi Data Ini

Data fiskal Indonesia masih tersebar dan sulit diakses. Berikut celah data yang kami identifikasi dan bagaimana Anda bisa membantu.

🆕 Baru Ditambahkan (Maret 2026)

đŸĸ
98 K/L — Nota Keuangan RAPBN 2026

Data pagu anggaran lengkap dari Nota Keuangan RAPBN TA 2026 (Buku II), termasuk kabinet baru: Kemen PU, Kemendikdasmen, Kemendiktisaintek

🏭
27 BUMN, 4 Tahun (2022–2025)

Data keuangan multi-tahun dari IDX (17 BUMN tercatat) dan laporan tahunan resmi: PLN, Pertamina, Pupuk Indonesia, Pelindo, MIND ID

✅

98 K/L — Pagu RAPBN 2026

Data pagu anggaran lengkap dari Nota Keuangan RAPBN TA 2026 (Buku II) kini tersedia. Mencakup semua 98 kementerian/lembaga termasuk kabinet baru 2026.

Sumber: Nota Keuangan RAPBN 2026, Buku II
✅

Kinerja BUMN Multi-Tahun (2022–2025)

Data keuangan 27 BUMN untuk 4 tahun fiskal (2022–2025) kini tersedia. Termasuk 5 BUMN besar tidak tercatat: PLN, Pertamina, Pupuk Indonesia, Pelindo, MIND ID.

Sumber: IDX Financial Filings, Laporan Tahunan PLN, Pertamina, Pupuk Indonesia, Pelindo, MIND ID 2024
🔴

Realisasi Belanja 98 K/L

Hanya 9 dari 98 kementerian/lembaga yang data realisasi belanjanya tersedia secara publik. Sisanya terkunci di sistem SPAN Kemenkeu.

Dibutuhkan: Data realisasi belanja per K/L dari LKPP (Laporan Keuangan Pemerintah Pusat) atau I-Account DJPb.
Sumber potensial: LKPP DJPb, SPAN Kemenkeu, Permintaan data via PPID Kemenkeu
🔴

Pengadaan Rahasia

Belanja pertahanan, intelijen, dan pengadaan rahasia lainnya tidak tercatat di SIRUP/LPSE. Tidak ada mekanisme publik untuk memverifikasi angka-angka ini.

Dibutuhkan: Kebijakan transparansi yang mewajibkan pelaporan agregat belanja rahasia tanpa mengungkapkan detail operasional.
Referensi: UU 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik — pengecualian untuk informasi pertahanan/keamanan
🟡

APBD 22 Provinsi

Portal DJPK hanya menyajikan data untuk 16 provinsi (Sumatera & Jawa). Data untuk Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua mengembalikan error server.

Dibutuhkan: Akses data APBD provinsi wilayah timur Indonesia, atau sumber alternatif.
Sumber potensial: DJPK Portal (saat server diperbaiki), BPK RI, BPKP, atau langsung dari Pemda
🟡

2 BUMN Tidak Tercatat Belum Tersedia

PT Hutama Karya dan PT INKA belum memiliki laporan keuangan yang dapat diakses secara publik. Laporan tahunan mereka tidak diterbitkan di website resmi atau IDX.

Dibutuhkan: Laporan keuangan resmi PT Hutama Karya dan PT INKA FY2022–2024.
Sumber potensial: bumn.go.id, Kementerian BUMN, permintaan via PPID masing-masing BUMN
🟡

Inflasi & Indikator BPS

Beberapa indikator BPS (Gini, ekspor/impor bulanan) tidak tersedia via API publik. Data saat ini menggunakan World Bank sebagai pengganti sementara.

Dibutuhkan: Akses ke data BPS yang lebih lengkap — rasio Gini nasional, neraca perdagangan bulanan, detail kemiskinan per provinsi.
Sumber potensial: bps.go.id (website, bukan API), BPS Web API, Permintaan data via Pelayanan Statistik Terpadu BPS
đŸ”ĩ

Data yang Belum Ada

Beberapa dimensi fiskal yang penting belum kami sajikan:

  • Yield curve obligasi pemerintah (SBN)
  • Realisasi pajak bulanan per jenis
  • Suku bunga acuan BI (BI Rate) historis
  • Cadangan devisa bulanan
  • Perbandingan APBD antar provinsi
  • Belanja infrastruktur per sektor
  • Penyerapan anggaran real-time
Jika Anda memiliki akses ke data di atas atau sumber data fiskal lainnya, kami sangat mengapresiasi kontribusi Anda.

💡 Cara Berkontribusi

📊
Kirim Data

Punya dataset fiskal yang belum kami miliki? Kirim dalam format CSV/Excel/JSON ke ai@aignited.id

🐛
Laporkan Kesalahan

Temukan angka yang salah atau sumber yang keliru? Beri tahu kami agar bisa segera diperbaiki.

🔗
Beri Tahu Sumber Baru

Ketahui API, portal, atau publikasi pemerintah yang berisi data fiskal? Kami ingin tahu.